PERTEMPURAN DAN PEMBERONTAKAN DAERAH – DAERAH NUSANTARA SETELAH KEMERDEKAAN

NAMA : ASTRI PUJI RAHAYU
: REDITA ADENISTY
KELAS : XII. IPS. 1
BIDANG STUDI : SEJARAH

A. Pertempuran di Surabaya
Kekuatan asing yang harus dihadapi Republik Indonesia setelah kemerdekaan Indonesia adalah Sekutu yang ditugaskan untuk menduduki wilayah Indonesia dan melucuti tentara Jepang. Yang melaksanakan tugas ini adalah Komando untuk Asia Tenggara, dipimpin oleh laksamana Lord Louis Mountbatten. Kemudian, Mountbatten membentuk suatu komando yang diberi nama Allied Forces Netherlands East Indies (AFNEI) di bawah pimpinan Letnan Jendral Sir Philip Christison.
Pada tanggal 25 Oktober 1945, pasukan AFNEI dari brigade 49 mendarat di Tanjung Perak, Surabaya yang dipimpin oleh Brigjen A.W.S. Mallaby. Kedatangan pasukan AFNEI di Surabaya menumbuhkan kecurigaan bagi pemerintah RI bahwa kedatangan AFNEI diboncengi oleh NICA. Kecurigaan itu bisa diatasi setelah adanya kesepakatan antara Mallaby dan wakil pemerintah RI bahwa AFNEI menjamin tidak ada pasukan Belanda (NICA) yang membonceng mereka dan tugas AFNEI di Indonesia hanya melucuti tentara Jepang. Namun kesepakatan tersebut diingkari oleh pihak AFNEI. Terbukti pihak AFNEI melakukan provokasi yang mengundang kemarahan rakyat Surabaya.
Provokasi yang dilakukan AFNEI adalah sebagai berikut :
 Pasukan AFNEI menyerbu penjara Kalisosok untuk membebaskan kolonel angkatan laut Belanda yang ditawan pemerintah RI. Penyerbuan ini dilakukan pada tanggal 26 Oktober 1945.
 Pada tanggal 27 Oktober 1945 AFNEI menduduki tempat-tempat penting, seperti pangkalan udara Tanjung Priok, kantor pos besar, dan tempat-tempat penting lainnya.
 Pada tanggal 27 Oktober 1945 pesawat terbang AFNEI menyebarkan pamflet yang isinya memerintahkan kepada rakyat Surabaya dan Jawa Timur untuk menyerahkan senjata yang dirampas dari Jepang.
 Provokasi yang dilakukan AFNEI membuat kepercayaan pemerintah RI di Surabaya menjadi pudar. Kemudian, pemerintah mulai memerintahkan pemuda dan TKR untuk bersiaga. Pada tanggal 27 Oktober 1945 mulailah pertempuran antara pasukan Indonesia melawan AFNEI. Pertempuran ini membuat pasukan AFNEI terancam hancur.
 Di tengah situasi yang mencekam, Jenderal D.C. Hawthorn menghubungi Soekarno untuk berunding guna membantu meredakan serangan pasukan Indonesia. Soekarno-Hatta dan Amir Syarifuddin tiba di Surabaya tanggal 29 Oktober 1945. Perundingan antara pemerintah RI dan AFNEI mencapai kesepakatan untuk membentuk panitia penghubung (contact commitee) yang bertugas menjernihkan kesalahpahaman dan menyerukan gencatan senjata.
 Insiden yang terjadi di Gedung Internasional yang mengakibatkan tewasnya Brigjen Mallaby, menyulut kemarahan pasukan AFNEI. Mereka menambah pasukan di bawah pimpinan Mayjen R.C. Mansergh.

Pada tanggal 9 November 1945 AFNEI mengeluarkan ultimatum sebagai berikut.
 AFNEI menuntut balas atas kematian Brigjen Mallaby.
 AFNEI menginstruksikan kepada pemerintah, pemuda, keamanan, dan masyarakat untuk melapor, menyerahkan senjata, meletakkan tangan diatas kepala, dan menandatangani penyerahan tanpa syarat.
 Batas ultimatum itu ditentukan sampai tanggal 1 November 1945 pukul 06.00 WIB. Apabila tidak dijalankan, maka Surabaya akan digempur melalui darat, laut, dan udara. Ultimatum itu sempat melecehkan martabat rakyat Indonesia. Dalam suasana yang makin tegang, Menlu Achmad Soebardjo menyerahkan keputusan kepada rakyat Surabaya. Memalui siaran radio, Gubernur Jawa Timur, Surya, mengumumkan penolakan secara tegas atas ultimatum AFNEI.
Pada tanggal 10 November 1945, pasukan AFNEI menggempur kota Surabaya melalui darat, laut, dan udara. Rakyat Surabaya dengan gigih mempertahankan kota Surabaya, walaupun telah menelan banyak korban. Kota Surabaya dapat dipertahankan hampir 3 minggu. Pertempuran yang terakhir terjadi pada tanggal 28 November 1945 di Gunung Sari.

B. Bandung Lautan Api
Pada bulan Oktober 1945, Tentara Republik Indonesia (TRI) dan pemuda serta rakyat sedang berjuang melawan tentara Jepang untuk merebut senjata dari tangan Jepang. Pada saat itu, pasukan AFNEI sudah memasuki kota Bandung. Pasukan AFNEI menuntut pasukan Indonesia untuk menyerahkan senjata. Disamping itu, TRI harus mengosongkan kotra Bandung bagian utara paling lambat tanggal 29 Oktober 1945.
Tuntutan dari AFNEI tersebut tidak diindahkan oleh TRI maupun rakyat Bandung. Dipimpin oleh Arudji Kartawinata, TRI dan pemuda Bandung melakukan serangan terhadap kedudukan AFNEI. Pertempuran itu berlanjut hingga memasuki tahun 1946. Pada tanggal 23 maret 1946, AFNEI kembali mengeluarkan ultimatum supaya TRI meninggalkan kota Bandung. Ultimatum itu diperkuat dengan adanya perintah dari pemerintah pusat Jakarta supaya TRI meninggalkan Bandung.
Perintah dari pusat tersebut memang bertentangan dengan instruksi dari markas TRI di Yogyakarta. Sebelum meninggalkan Bandung, TRI mengadakan perlawanan dengan cara membumihanguskan kota Bandung bagian selatan. Tindakan itu membawa akibat fatal bagi pasukan AFNEI, karena mengalami kesulitan akomodasi dan logistik di kota Bandung. Tindakan membumihanguskan kota dikenal dengan Bandung Lautan Api.

C. Pertempuran Medan Area
Karena sulitnya komunikasi, proklamasi kemerdekaan baru diumumkan secara resmi di Medan pada tanggal 27 Agustus 1945 oleh Mr. Teuku Muhammad Hasan selaku Gubernur Sumatra. Pada tanggal 9 Oktober 1945 pasukan AFNEI dibawah pimpinan Brigjen T.E.D. Kelly mendarat di Belawan. Kedatangan pasukan AFNEI ini diboncengi oleh pasukan NICA yang dipersiapkan untuk mengambil alih pemerintahan.
Kedatangan pasukan AFNEI disambut baik oleh pemerintah RI karena pemerintah RI menghormati tugas AFNEI di Indonesia.
Namun dibalik itu, sehari setelah AFNEI mendarat di Belawan, pasukan AFNEI mendatangi kamp-kamp tawanan untuk membebaskan tawanan perang yang kebanyakan orang Belanda. Tawanan yang dibebaskan itu, kemudian dipersenjatai dan dibentuk menjadi Batalyon KNIL di Medan.
Hal tersebut memancing kemarahan para pemuda sehingga meletuslah pertempuran di Medan pada tanggal 13 Oktober 1945. Pertempuran tidak hanya terjadi di Medan, melainkan menyebar ke kota-kota lain, seperti Pematangsiantar dan Brastagi. Dalam menghadapi kedatangan Sekutu dan NICA, para pemuda membentuk kekuatan militer, yaitu TKR Sumatra Timur yang dikomandani oleh Achmad Tahir. Juga, para pemuda membentuk Laskar Perjuangan Pemuda Republik Indonesia Sumatra Timur.
Pada tanggal 18 Oktober 1945 AFNEI mengeluarkan ultimatum yang memerintahkan TKR dan Laskar Perjuangan supaya menyerahkan senjata. Tanggal 1 Desember 1945 AFNEI membatasi daerah Medan dengan memasang papan pembatas yang bertuliskan Fixed Boundaries Medan Area (Batas Resmi Medan Area) di sudut-sudut pinggiran kota Medan. Selain itu, pasukan AFNEI dan NICA mengadakan aksi pembersihan unsur-unsur RI diseluruh kota.
Aksi ini menimbulkan reaksi tembak menembak dan pertempuran tidak bisa dihindari lagi. Dalam bulan April 1946, kota Medan dikuasai oleh pasukan AFNEI. Gubernur, TKR, dan Wali Kota Medan memindahkan pusat pemerintahan ke Pematangsiantar.
Karena tidak adanya komando yang jelas, mengakibatkan serangan para pejuang Indonesia terhadap AFNEI tidak berarti dan tidak membuahkan hasil yang baik. Untuk mengefektifkan serangan terhadap pasukan AFNEI, para komandan yang berjuang di Medan mengadakan pertemuan di Tebing Tinggi dan membentuk satuan komando yang bernama Komando Resimen Laskar Rakyat Medan Area. Pertemuan ini berlangsung pada tanggal 19 Agustus 1946. Dengan terbentuknya Komando Resimen Laskar Rakyat Medan Area, serangan terhadap pasukan AFNEI menjadi lebih efektif.

D. Pertempuran Ambarawa
Pertempuran Ambarawa atau yang sering disebut sebagai palagan Ambarawa memang menarik. Secara singkat, dapat diceritakan bahwa disebut Pertempuran Ambarawa karena memang terjadinya di kota Ambarawa. Pertempuran itu sebenarnya sudah diawali sejak Oktober 1945, di mana pada tanggal 20 Oktober 1945 tentara Sekutu mendarat di Semarang di bawah pimpinan Brigadir Jendera Bethel
Konon kehadiran Tentara Sekutu pada saat hanya akan mengurus tawanan Jepang, dan tidak tidak tidak mengganggu kedaulatan rakyat Indonesia. JanjiTentara Sekutu ini memperoleh sambutan yang baik oleh rakyat Semarang. Namun apa selanjutnya yang terjadi ? Ternyata kebaikan rakyat Semarang itu tidak dibalas oleh tentara Sekutu. Sebab pada kenyataannya, tentara sekutu justru membebaskan secara sepihak para interniran Belanda di Magelang. Akibatnya mudah diduga, yakni timbulnya insiden bersenjata di Magelang yang kemudian meluas menjadi pertempuran antara Sekutu dan NICA-nya dengan pasukan Indonesia yang ketika itu masih bernama TKR (Tentara Keselamatan rakyat). Dan gerakan mundur mereka kemudian berhasil ditahan oleh pasukan TKR di bawah pimpinan Sastrodihardjo yang diperkuat pasukan Ambarawa, pasukan Suruh dan pasukan Surakarta. Begitu pula ketika mereka mundur ke desa Ngipik, tentara Sekutu kembali berhasil dihadang Batalyon Surjosumpeno.
Setelah dilakukan perundingan antara Presiden Soekarno dan Brigadir Jenderal Bethel, secara diam-diam tentara Sekutu meninggalkan Magelang, dan mundur menuju Ambarawa. Gerakan mundur diam-diam ini diketahui oleh pasukan TKR, sehingga dilakukan pengejaran oleh Resimen Kedu Tengah di bawah pimpinan Letnan Kolonel M. Sarbini.
Pada saat pengunduran itulah tentara Ingggris (bagian dari tentara sekutu) mencoba menduduki dua desa sekitar Ambarawa. Karenanya, pasukan TKR yang berada di bawah Pimpinan Komandan Resimen Banyumas, Letnan Kolonel Isdiman, berusaha membebaskan kedua desa yang hendak diduduki oleh tentara Inggris itu. Sejarah kemudian mencatat, bahwa dalam pertempuran itu Letnan Kolonel Isdiman gugur.
Gugurnya Letkol Isdiman tak menyurutkan langkah pasukan TKR. Pada saat itu kemudian Panglima Divisi V Banyumas, Kolonel Soedirman, memimpin langsung pertempuran. Bala bantuan pun datang dari TKR Magelang, TKR Yogyakarta, TKR Purwokerto, Semarang, Solo, Salatiga, dan lain-lain. Setelah bertempur selama empat hari, akhirnya pada tanggal 15 Desember 1945 Ambarawa jatuh ke tangan pasukan Indonesia.
Pertempuran itu berakhir dengan kemenangan gemilang dari TKR. Benteng pertahanan sekutu yang tangguh berhasil direbut pasukan TKR. Kemenangan pertempuran Ambarawa pada tanggal 15 Desember 1945 dan keberhasilan Kolonel Soedirman ini kemudian diabadikan dalam bentuk monumen �?Palagan Ambarawa�?. Dan TNI AD memperingati tanggal tersebut setiap tahun sebagai Hari Infanteri, yang kemudian disebut sebagai Hari Juang Kartika TNI AD



 Perjanjian Linggarjati
Bulan Agustus pemerintah Belanda melakukan usaha lain untuk memecah halangan dengan menunjuk tiga orang Komisi Jendral datang ke Jawa dan membantu Van Mook dalam perundingan baru dengan wakil-wakil republik itu. Konferensi antara dua belah pihak diadakan di bulan Oktober dan November di bawah pimpinan yang netral seorang komisi khusus Inggris, Lord Killearn. Bertempat di bukit Linggarjati dekat Cirebon. Setelah mengalami tekanan berat -terutama Inggris- dari luar negeri, dicapailah suatu persetujuan tanggal 15 November 1946 yang pokok pokoknya sebagai berikut :
• Belanda mengakui secara de facto Republik Indonesia dengan wilayah kekuasaan yang meliputi Sumatra, Jawa dan Madura. Belanda harus meninggalkan wilayah de facto paling lambat 1 Januari 1949,
• Republik Indonesia dan Belanda akan bekerja sama dalam membentuk Negara Indonesia Serikat, dengan nama Republik Indonesia Serikat, yang salah satu bagiannya adalah Republik Indonesia
• Republik Indonesia Serikat dan Belanda akan membentuk Uni Indonesia - Belanda dengan Ratu Belanda sebagai ketuanya.
Untuk ini Kalimantan dan Timur Raya akan menjadi komponennya. Sebuah Majelis Konstituante didirikan, yang terdiri dari wakil-wakil yang dipilih secara demokratis dan bagian-bagian komponen lain. Indonesia Serikat pada gilirannya menjadi bagian Uni Indonesia-Belanda bersama dengan Belanda, Suriname dan Curasao. Hal ini akan memajukan kepentingan bersama dalam hubungan luar negeri, pertahanan, keuangan dan masalah ekonomi serta kebudayaan. Indonesia Serikat akan mengajukan diri sebagai anggota PBB. Akhirnya setiap perselisihan yang timbul dari persetujuan ini akan diselesaikan lewat arbitrase.
Kedua delegasi pulang ke Jakarta, dan Soekarno-Hatta kembali ke pedalaman dua hari kemudian, pada tanggal 15 November 1946, di rumah Sjahrir di Jakarta, berlangsung pemarafan secara resmi Perundingan Linggarjati. Sebenarnya Soekarno yang tampil sebagai kekuasaan yang memungkinkan tercapainya persetujuan, namun, Sjahrir yang diidentifikasikan dengan rancangan, dan yang bertanggung jawab bila ada yang tidak beres.
Peristiwa yang terjadi terkait dengan hasil perundingan Linggarjati
Parade Tentara Republik Indonesia (TRI) di Purwakarta, Jawa Barat, pada tanggal 17 Januari 1947
Pada bulan Februari dan Maret 1947 di Malang, S M Kartosuwiryo ditunjuk sebagai salah seorang dari lima anggota Masyumi dalam komite Eksekutif, yang terdiri dari 47 anggota untuk mengikuti sidang KNIP (Komite Nasional Indonesia Pusat), dalam sidang tersebut membahas apakah Persetujuan Linggarjati yang telah diparaf oleh Pemerintah Republik dan Belanda pada bulan November 1946 akan disetujui atau tidak Kepergian S M Kartosoewirjo ini dikawal oleh para pejuang Hizbullah dari Jawa Barat, karena dalam rapat tersebut kemungkinan ada dua kubu yang bertarung pendapat sangat sengit, yakni antara sayap sosialis (diwakili melalui partai Pesindo), dengan pihak Nasionalis-Islam (diwakili lewat partai Masyumi dan PNI). Pihak sosialis ingin agar KNPI menyetujui naskah Linggarjati tersebut, sedang pihak Masyumi dan PNI cenderung ingin menolaknya Ketika anggota KNIP yang anti Linggarjati benar-benar diancam gerilyawan Pesindo, Sutomo (Bung Tomo) meminta kepada S M Kartosoewirjo untuk mencegah pasukannya agar tidak menembaki satuan-satuan Pesindo.
DR H J Van Mook kepala Netherland Indies Civil Administration (NICA) yang kemudian diangkat sebagai Gubernur Jendral Hindia Belanda, dengan gigih memecah RI yang tinggal 3 pulau ini Bahkan sebelum naskah itu ditandatangani pada tanggal 25 Maret 1947, *28 ia telah memaksa terwujudnya Negara Indonesia Timur, dengan presiden Sukowati, lewat Konferensi Denpasar tanggal 18 - 24 Desember 1946
Pada bulan tanggal 25 Maret 1947 hasil perjanjian Linggarjati ditandatangani di Batavia Partai Masyumi menentang hasil perjanjian tersebut, banyak unsur perjuang Republik Indonesia yang tak dapat menerima pemerintah Belanda merupakan kekuasaan berdaulat di seluruh Indonesia 29 Dengan seringnya pecah kekacauan, maka pada prakteknya perjanjian tersebut sangat sulit sekali untuk dilaksanakan.

 Agresi Militer I
Pada tanggal 27 Mei 1947, Belanda mengirimkan Nota Ultimatum, yang harus dijawab dalam 14 hari, yang berisi:
1. Membentuk pemerintahan ad interim bersama;
2. Mengeluarkan uang bersama dan mendirikan lembaga devisa bersama;
3. Republik Indonesia harus mengirimkan beras untuk rakyat di daerahdaerah yang diduduki Belanda;
4. Menyelenggarakan keamanan dan ketertiban bersama, termasuk daerah daerah Republik yang memerlukan bantuan Belanda (gendarmerie bersama); dan
5. Menyelenggarakan penilikan bersama atas impor dan ekspor

Perdana Menteri Sjahrir menyatakan kesediaan untuk mengakui kedaulatan Belanda selama masa peralihan, tetapi menolak gendarmerie bersama. Jawaban ini mendapatkan reaksi keras dari kalangan parpol-parpol di Republik.
Ketika jawaban yang memuaskan tidak kunjung tiba, Belanda terus "mengembalikan ketertiban" dengan "tindakan kepolisian". Pada tanggal 20 Juli 1947 tengah malam (tepatnya 21 Juli 1947) mulailah pihak Belanda melancarkan 'aksi polisionil' mereka yang pertama.
Aksi Belanda ini sudah sangat diperhitungkan sekali dimana mereka telah menempatkan pasukan-pasukannya di tempat yang strategis. Pasukan yang bergerak dari Jakarta dan Bandung untuk menduduki Jawa Barat (tidak termasuk Banten), dan dari Surabaya untuk menduduki Madura dan Ujung Timur. Gerakan-gerakan pasukan yang lebih kecil mengamankan wilayah Semarang. Dengan demikian, Belanda menguasai semua pelabuhan perairan-dalam di Jawa Di Sumatera, perkebunan-perkebunan di sekitar Medan, instalasi- instalasi minyak dan batubara di sekitar Palembang, dan daerah Padang diamankan. Melihat aksi Belanda yang tidak mematuhi perjanjian Linggarjati membuat Sjahrir bingung dan putus asa, maka pada bulan Juli 1947 dengan terpaksa mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Perdana Menteri, karena sebelumnya dia sangat menyetujui tuntutan Belanda dalam menyelesaikan konflik antara pemerintah RI dengan Belanda.
Menghadapi aksi Belanda ini, bagi pasukan Republik hanya bisa bergerak mundur dalam kebingungan dan hanya menghancurkan apa yang dapat mereka hancurkan. Dan bagi Belanda, setelah melihat keberhasilan dalam aksi ini menimbulkan keinginan untuk melanjutkan aksinya kembali.
Beberapa orang Belanda, termasuk van Mook, berkeinginan merebut Yogyakarta dan membentuk suatu pemerintahan Republik yang lebih lunak, tetapi pihak Amerika dan Inggris yang menjadi sekutunya tidak menyukai 'aksi polisional' tersebut serta menggiring Belanda untuk segera menghentikan penaklukan sepenuhnya terhadap Republik.

Naiknya Amir Syarifudin sebagai Perdana Menteri
Setelah terjadinya Agresi Militer Belanda I pada bulan Juli, pengganti Sjahrir adalah Amir Syarifudin yang sebelumnya menjabat sebagai Menteri Pertahanan. Dalam kapasitasnya sebagai Perdana Menteri, dia menggaet anggota PSII yang dulu untuk duduk dalam Kabinetnya. Termasuk menawarkan kepada S.M. Kartosoewirjo untuk turut serta duduk dalam kabinetnya menjadi Wakil Menteri Pertahanan kedua. Seperti yang dijelaskan dalam sepucuk suratnya kepada Soekarno dan Amir Syarifudin, dia menolak kursi menteri karena "ia belum terlibat dalam PSII dan masih merasa terikat kepada Masyumi".
S.M. Kartosoewirjo menolak tawaran itu bukan semata-mata karena loyalitasnya kepada Masyumi. Penolakan itu juga ditimbulkan oleh keinginannya untuk menarik diri dari gelanggang politik pusat. Akibat menyaksikan kondisi politik yang tidak menguntungkan bagi Indonesia disebabkan berbagai perjanjian yang diadakan pemerintah RI dengan Belanda. Di samping itu Kartosoewirjo tidak menyukai arah politik Amir Syarifudin yang kekiri-kirian. Kalau dilihat dari sepak terjang Amir Syarifudin selama manggung di percaturan politik nasional dengan menjadi Perdana Menteri merangkap Menteri Pertahanan sangat jelas terlihat bahwa Amir Syarifudin ingin membawa politik Indonesia ke arah Komunis.

 Perjanjian Renville
Sementara peperangan sedang berlangsung, Dewan Keamanan PBB, atas desakan Australia dan India, mengeluarkan perintah peletakan senjata tanggal 1 Agustus 1947, dan segera setelah itu mendirikan suatu Komisi Jasa-Jasa Baik, yang terdiri dari wakil-wakil Australia, Belgia dan Amerika Serikat, untuk menengahi perselisihan itu .
Tanggal 17 Januari 1948 berlangsung konferensi di atas kapal perang Amerika Serikat, Renville, ternyata menghasilkan persetujuan lain, yang bisa diterima oleh yang kedua belah pihak yang berselisih. Akan terjadi perdamaian yang mempersiapkan berdirinya zone demiliterisasi Indonesia Serikat akan didirikan, tetapi atas garis yang berbeda dari persetujuan Linggarjati, karena plebisit akan diadakan untuk menentukan apakah berbagai kelompok di pulau-pulau besar ingin bergabung dengan Republik atau beberapa bagian dari federasi yang direncanakan Kedaulatan Belanda akan tetap atas Indonesia sampai diserahkan pada Indonesia Serikat.
Pada tanggal 19 Januari ditandatangani persetujuan Renville Wilayah Republik selama masa peralihan sampai penyelesaian akhir dicapai, bahkan lebih terbatas lagi ketimbang persetujuan Linggarjati : hanya meliputi sebagian kecil Jawa Tengah (Jogja dan delapan Keresidenan) dan ujung barat pulau Jawa -Banten tetap daerah Republik Plebisit akan diselenggarakan untuk menentukan masa depan wilayah yang baru diperoleh Belanda lewat aksi militer. Perdana menteri Belanda menjelaskan mengapa persetujuan itu ditandatangani agar Belanda tidak "menimbulkan rasa benci Amerika".
Sedikit banyak, ini merupakan ulangan dari apa yang terjadi selama dan sesudah perundingan Linggarjati. Seperti melalui persetujuan Linggarjati, melalui perundingan Renville, Soekarno dan Hatta dijadikan lambang kemerdekaan Indonesia dan persatuan Yogyakarta hidup lebih lama, jantung Republik terus berdenyut. Ini kembali merupakan inti keuntungan Seperti sesudah persetujuan Linggarjati, pribadi lain yang jauh dari pusat kembali diidentifikasi dengan persetujuan -dulu Perdana Menteri Sjahrir, kini Perdana Menteri Amir- yang dianggap langsung bertanggung jawab jika sesuatu salah atau dianggap salah.

Runtuhnya Kabinet Amir dan naiknya Hatta sebagai Perdana Menteri
Dari adanya Agresi Militer I dengan hasil diadakannya Perjanjian Renville menyebabkan jatuhnya Kabinet Amir. Seluruh anggota yang tergabung dalam kabinetnya yang terdiri dari anggota PNI dan Masyumi meletakkan jabatan ketika Perjanjian Renville ditandatangani, disusul kemudian Amir sendiri meletakkan jabatannya sebagai Perdana Menteri pada tanggal 23 Januari 1948. Dengan pengunduran dirinya ini dia mungkin mengharapkan akan tampilnya kabinet baru yang beraliran komunis untuk menggantikan posisinya. Harapan itu menjadi buyar ketika Soekarno berpaling ke arah lain dengan menunjuk Hatta untuk memimpin suatu 'kabinet presidentil' darurat (1948 - 1949), dimana seluruh pertanggungjawabannya dilaporkan kepada Soekarno sebagai Presiden.
 Agresi Militer Belanda II

Agresi Militer Belanda II atau Operasi Gagak terjadi pada 19 Desember 1948 yang diawali dengan serangan terhadap Yogyakarta, ibu kota Indonesia saat itu, serta penangkapan Soekarno, Mohammad Hatta, Sjahrir dan beberapa tokoh lainnya. Jatuhnya ibu kota negara ini menyebabkan dibentuknya Pemerintah Darurat Republik Indonesia di Sumatra yang dipimpin oleh Sjafruddin Prawiranegara.
Pada hari pertama Agresi Militer Belanda II, mereka menerjunkan pasukannya di Pangkalan Udara Maguwo dan dari sana menuju ke Ibukota RI di Yogyakarta. Kabinet mengadakan sidang kilat. Dalam sidang itu diambil keputusan bahwa pimpinan negara tetap tinggal dalam kota agar dekat dengan Komisi Tiga Negara (KTN) sehingga kontak-kontak diplomatik dapat diadakan.

Serangan ke Maguwo
Tanggal 18 Desember 1948 pukul 23.30, siaran radio dari Jakarta menyebutkan, bahwa besok paginya Wakil Tinggi Mahkota Belanda, Dr. Beel, akan mengucapkan pidato yang penting. Sementara itu Jenderal Spoor yang telah berbulan-bulan mempersiapkan rencana pemusnahan TNI memberikan instruksi kepada seluruh tentara Belanda di Jawa dan Sumatera untuk memulai penyerangan terhadap kubu Republik. Operasi tersebut dinamakan "Operasi Kraai."
Pukul 2.00 pagi 1e para-compgnie (pasukan para I) KST di Andir memperoleh parasut mereka dan memulai memuat keenambelas pesawat transportasi, dan pukul 3.30 dilakukan briefing terakhir. Pukul 3.45 Mayor Jenderal Engles tiba di bandar udara Andir, diikuti oleh Jenderal Spoor 15 menit kemudian. Dia melakukan inspeksi dan mengucapkan pidato singkat. Pukul 4.20 pasukan elit KST di bawah pimpinan Kapten Eekhout naik ke pesawat dan pukul 4.30 pesawat Dakota pertama tinggal landas. Rute penerbangan ke arah timur menuju Maguwo diambil melalui Lautan Hindia. Pukul 6.25 mereka menerima berita dari para pilot pesawat pemburu, bahwa zona penerjunan telah dapat dipergunakan. Pukul 6.45 pasukan para mulai diterjunkan di Maguwo.
Seiring dengan penyerangan terhadap bandar udara Maguwo, pagi hari tanggal 19 Desember 1948, WTM Beel berpidato di radio dan menyatakan, bahwa Belanda tidak lagi terikat dengan Persetujuan Renville. Penyerbuan terhadap semua wilayah Republik di Jawa dan Sumatera, termasuk serangan terhadap Ibukota RI, Yogyakarta, yang kemudian dikenal sebagai Agresi Militer Belanda II telah dimulai. Belanda konsisten dengan menamakan agresi militer ini sebagai "Aksi Polisional".
Serangan terhadap kota Yogyakarta juga dimulai dengan pemboman serta menerjunkan pasukan payung di kota. Di daerah-daerah lain di Jawa antara lain di Jawa Timur, dilaporkan bahwa penyerangan bahkan telah dilakukan sejak tanggal 18 Desember malam hari. Segera setelah mendengar berita bahwa tentara Belanda telah memulai serangannya, Panglima Besar Soedirman mengeluarkan perintah kilat yang dibacakan di radio tanggal 19 Desember 1948 pukul 08.00.

Pemerintahan Darurat
Soedirman dalam keadaan sakit melaporkan diri kepada Presiden. Soedirman didampingi oleh Kolonel Simatupang, Komodor Suriadarma serta dr. Suwondo, dokter pribadinya. Kabinet mengadakan sidang dari pagi sampai siang hari. Karena merasa tidak diundang, Jenderal Soedirman dan para perwira TNI lainnya menunggu di luar ruang sidang. Setelah mempertimbangkan segala kemungkinan yang dapat terjadi, akhirnya Pemerintah Indonesia memutuskan untuk tidak meninggalkan Ibukota. Mengenai hal-hal yang dibahas serta keputusan yang diambil adalam sidang kabinet tanggal 19 Desember 1948. Berhubung Soedirman masih sakit, Presiden berusaha membujuk supaya tinggal dalam kota, tetapi Sudirman menolak. Simatupang mengatakan sebaiknya Presiden dan Wakil Presiden ikut bergerilya. Menteri Laoh mengatakan bahwa sekarang ternyata pasukan yang akan mengawal tidak ada. Jadi Presiden dan Wakil Presiden terpaksa tinggal dalam kota agar selalu dapat berhubungan dengan KTN sebagai wakil PBB. Setelah dipungut suara, hampir seluruh Menteri yang hadir mengatakan, Presiden dan Wakil Presiden tetap dalam kota.
Sesuai dengan rencana yang telah dipersiapkan oleh Dewan Siasat, yaitu basis pemerintahan sipil akan dibentuk di Sumatera, maka Presiden dan Wakil Presiden membuat surat kuasa yang ditujukan kepada Mr. Syafruddin Prawiranegara, Menteri Kemakmuran yang sedang berada di Bukittinggi. Presiden dan Wakil Presiden mengirim kawat kepada Syafruddin Prawiranegara di Bukittinggi, bahwa ia diangkat sementara membentuk satu kabinet dan mengambil alih Pemerintah Pusat. Pemerintahan Syafruddin ini kemudian dikenal dengan Pemerintahan Darurat Republik Indonesia. Selain itu, untuk menjaga kemungkinan bahwa Syafruddin tidak berhasil membentuk pemerintahan di Sumatera, juga dibuat surat untuk Duta Besar RI untuk India, dr. Sudarsono, serta staf Kedutaan RI, L.N. Palar dan Menteri Keuangan Mr. A.A. Maramis yang sedang berada di New Delhi.
Empat Menteri yang ada di Jawa namun sedang berada di luar Yogyakarta sehingga tidak ikut tertangkap adalah Menteri Dalam Negeri, dr. Sukiman, Menteri Persediaan Makanan,Mr. I.J. Kasimo, Menteri Pembangunan dan Pemuda, Supeno, dan Menteri Kehakiman, Mr. Susanto. Mereka belum mengetahui mengenai Sidang Kabinet pada 19 Desember 1948, yang memutuskan pemberian mandat kepada Mr. Syafrudin Prawiranegara untuk membentuk Pemerintah Darurat di Bukittinggi, dan apabila ini tidak dapat dilaksanakan, agar dr. Sudarsono, Mr. Maramis dan L.N. Palar membentuk Exile Government of Republic Indonesia di New Delhi, India.
Pada 21 Desember 1948, keempat Menteri tersebut mengadakan rapat dan hasilnya disampaikan kepada seluruh Gubernur Militer I, II dan III, seluruh Gubernur sipil dan Residen di Jawa, bahwa Pemerintah Pusat diserahkan kepada 3 orang Menteri yaitu Menteri Dalam Negeri, Menteri Kehakiman, Menteri Perhubungan.

 Perjanjian Roem Royen
Akibat dari Agresi Militer tersebut, pihak internasional melakukan tekanan kepada Belanda, terutama dari pihak Amerika Serikat yang mengancam akan menghentikan bantuannya kepada Belanda, akhirnya dengan terpaksa Belanda bersedia untuk kembali berunding dengan RI. Pada tanggal 7 Mei 1949, Republik Indonesia dan Belanda menyepakati Perjanjian Roem Royen.

 Konferensi Meja Bundar
Konferensi Meja Bundar adalah sebuah pertemuan antara pemerintah Republik Indonesia dan Belanda yang dilaksanakan di Den Haag, Belanda dari 23 Agustus hingga 2 November 1949. Usaha untuk meredam kemerdekaan Indonesia dengan jalan kekerasan berakhir dengan kegagalan. Belanda mendapat kecaman keras dari dunia internasional. Belanda dan Indonesia kemudian mengadakan beberapa pertemuan untuk menyelesaikan masalah ini secara diplomasi, lewat perundingan Linggarjati, perjanjian Renville, perjanjian Roem-van Roijen, dan Konferensi Meja Bundar.

Hasil dari Konferensi Meja Bundar (KMB) adalah:
• Serahterima kedaulatan dari pemerintah kolonial Belanda kepada Republik Indonesia Serikat, kecuali Papua bagian barat. Indonesia ingin agar semua bekas daerah Hindia Belanda menjadi daerah Indonesia, sedangkan Belanda ingin menjadikan Papua bagian barat negara terpisah karena perbedaan etnis. Konferensi ditutup tanpa keputusan mengenai hal ini. Karena itu pasal 2 menyebutkan bahwa Papua bagian barat bukan bagian dari serahterima, dan bahwa masalah ini akan diselesaikan dalam waktu satu tahun.
• Dibentuknya sebuah persekutuan Belanda-Indonesia, dengan monarch Belanda sebagai kepala negara
• Pengambil alihan hutang Hindia Belanda oleh Republik Indonesia Serikat

Pembentukan RIS (Republik Indonesia Serikat)
Tanggal 27 Desember 1949, pemerintahan sementara negara dilantik. Soekarno menjadi Presidennya, dengan Hatta sebagai Perdana Menteri membentuk Kabinet Republik Indonesia Serikat. Indonesia Serikat telah dibentuk seperti republik federasi berdaulat yang terdiri dari 16 negara yang memiliki persamaan persekutuan dengan Kerajaan Belanda.